Pemilu 2014 adalah momentum perubahan. Masyarakat sipil dan media dapat mengambil porsi untuk mempengaruhi dan mengarahkan perubahan. Keterlibatan para pemilih dalam gerakan perubahan melalui pemilu menjadi keniscayaan yang sangat tidak boleh dilupakan peluangnya. Berawal dari para pemilihnya dan pilihannya pada Pemilu 2014 nanti, keberadaan STRANAS PPK dan bahkan KPK sebagai lembaga pemerintah utama pengiat gerakan integritas dan antikorupsi bagi pemerintah dan publik menjadi pertaruhan. Jika Pemilu 2014 gagal menghadirkan politisi dan pemerintahan yang memiliki integritas dan bersih, kemungkinan keberadaan STRANAS PPK dan KPK akan semakin menciut.

Keterlibatan dalam memberikan hak suara di dalam pemilihan umum biasanya dikaitkan dengan apa yang disebut “warga yang aktif”, terutama sekali jika keterlibatan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan bukan karena diwajibkan. Warga selalu berkait dengan apa yang umumnya disebut “tanggungjawab” (duties) dan “kewajiban” (obligations) yang secara tradisional secara sederhana diartikan sebagai sikap tunduk pada aturan dan hukum sebagai timbal-balik bagi perlindungan hukum itu sendiri, di mana kewajiban warga pula untuk menghormati hak dan kebebasan (Crick, 2002: 104-105). Penggunaan hak suara di dalam pemilihan umum dipandang sebagai prasyarat minimal seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang warga, meski hal itu bukan satu-satunya aktivitas yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku warga. Namun, dalam banyak diskusi mengenai kewargaan, pemilihan umum menjadi ukuran paling minimal sejauh mana warga aktif terlibat dalam pemenuhan tanggung jawabnya bagi pengelolaan negara untuk masa-masa mendatang. Menariknya, jika melihat profil pemilih dalam Pemilu 2014, 30 persennya adalah pemuda (berusia antara 17-30 tahun). Dalam hal ini pula, survei ini ingin menelaah bagaimana pemilih pemula muda di Jakarta memaknai pemberian hak suara serta pemerintahan seperti apa yang mereka harapkan terpenuhi melalui pemilihan umum.

Secara umum terjadi penurunan partisipasi dalam memberikan hak suara pada setiap pemilu semenjak tahun 1999. Menurut Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi, angka tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92%, Pemilu 2004 sebesar 84% dan Pemilu 2009 sebesar 72% (Tempo.co, 26 Agustus 2013). Gejala ini bisa dikorelasikan dengan hasil temuan survei di mana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemberantasan korupsi sangat rendah. Korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. Kasus-kasus korupsi skala besar yang menghiasi media massa pada umumnya melibatkan petinggi atau tokoh partai politik, pejabat tinggi pemerintah (pusat dan daerah), pejabat tinggi penegak hukum (kehakiman, kejaksaan dna kepolisian) serta politisi

di DPR. Survei yang dilakukan KPK menunjukkan 92.70% responden menyatakan bahwa pemimpin yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia (KPK, 2013: 12). Hubungan ini bisa jadi terkait satu dengan lainnya. Ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat publik, juga mendorong ketidakpercayaan pada sistem penopangnya. Pemilu di Indonesia hari-hari ini dimaknai sebagai sarana yang hanya akan menghasilkan perilaku berulang para pejabat publiknya (nasional maupun daerah), yakni korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Persepsi akan keniscayaan yang demikian yang mendorong terus merosotnya angka partisipasi dalam pemilu, karena pemilu dinilai tidak akan menghasilkan pemerintahan yang mampu melakukan perubahan yang berarti.

Namun, pemilih pemula merupakan segmen khusus yang memiliki antusiasme tertentu menggunakan hak suaranya untuk kali pertama keikutsertaan mereka dalam pemilu. Antusiasme ini pula yang perlu untuk dipahami lebih jauh, seperti apa antusiasme itu akan mereka tuangkan dan untuk apa? Seberapa besar mereka memahami saluran itu akan mengarah kepada apa yang mereka harapkan bagi kehidupan mereka dan masyarakat umum menjadi lebih baik? Ataukah hanya menjadi saluran antusiasme semata, sebagai aktivitas pertama kali untuk menggunakan

hak suara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong untuk menelusuri seberapa besar keinginan pemilih pemula muda di Jakarta menggunakan hak suara mereka. Lalu, seberapa jauh mereka punya pandangan mengenai pemerintahan yang ikut mereka tentukan nantinya.

Untuk itu, Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) mengadakan survei kepada pemilih pemula muda mengenai persepsi mereka terhadap komitmen pemerintah melawan korupsi. Survei ini akan menjadi baseline penilaian pemilih pemula muda mengenai kondisi pemerintah memberantas korupsi. Selain itu survei ini juga memotret persepsi pemilih pemula terhadap profil kandidat Pemilu 2014. Pemuda adalah aset yang banyak dipaparkan sebagai penggerak perubahan. Di sini, pemuda memiliki aset besar mempengaruhi hasil pemilu sebagai pemilih yang mengerti akan refleksi pimpinan periode sebelumnya dan profil kandidat berintegritas dan bersih.

Survei diadakan untuk para pemilih pemula muda yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan menyasar 1000 responden. Survei ditempuh selama bulan Febuari 2014. Proses pendalaman data kuantitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion/ FGD). Hasil riset, silahkan di download dibawah ini.