Konsep tatakelola pemerintahan yang terbuka (Open Governance) dimaksudkan untuk memperbaiki cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumberdaya di suatu negara. Tujuannya demi meningkatkan taraf hidup warga dengan meningkatkan integritas dan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu Transparency International Indonesia melakukan penilaian terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang merupakan prasyarat terwujudnya tatakelola pemerintahan yang terbuka di Indonesia.

Saat ini lima chapters Transparency International, di Inggris, Ukraina, Peru, Ghana, dan Indonesia, masing-masing mewakili Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia telah melakukan penilaian terhadap kerangka hukum dan kebijakan negara masing-masing. Implementasi penilaian ini berlangsung antara bulan Februari sampai Maret 2014. 

Scorecard

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan metode scorecard terhadap tiga dimensi hukum dan kebijakan di Indonesia. Pertama, hak akses informasi dan partisipasi. Kedua, arsitektur kelembagaan untuk mendukung dan mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan kebijakan untuk perangkat pendukung lainnya. Masing-masing dimensi dinilai berdasarkan sejumlah indikator transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tools yang merujuk pada standar open governance yang telah disusun sebelumnya.

Kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dinilai melalui 127 indikator. Sebanyak 74 indikator atau hampir tiga perempatnya terpenuhi, 28 terpenuhi sebagian, dan 25 tidak terpenuhi. Untuk melihat hasil penilaian yang kami lakukan, silahkan mengunduh di sini.

Tanggapan

Penelitian ini telah mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Namun demikian, kami masih terus membuka ruang untuk memperoleh masukan dari pembaca demi kepentingan validasi dan perbaikan selanjutnya. Silahkan menghubungi kami di [email protected]