Masyarakat sipil menaruh harapan yang tinggi terhadap Open Government Partnership (OGP) dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di Indonesia. Mereka juga optimis dapat berperan dalam inisiatif ini. Namun demikian, informasi yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, sehingga dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat sipil di dalam OGP.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia  terhadap 17 responden organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai wilayah di Indonesia. Survei yang berlangsung pada 15-17 Januari 2014 ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian masyarakat sipil tentang inisiatif OGP di Indonesia.

Mayoritas responden percaya OGP sangat penting dalam memperbaiki kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan integritas lembaga publik di Indonesia. Sebanyak 59% responden menganggap OGP sangat relevan dan 24% menilai relevan. Hanya 12% responden mengatakan kurang relevan dan 6% mengatakan tidak tahu.

1OGP.jpg

Ketika ditanya tentang peran, seluruh responden (100%) yakin bahwa masyarakat sipil dapat mempengaruhi proses dan capaian OGP.

2OGP.jpg

Hubungan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam OGP, menurut responden, dapat mengambil beberapa bentuk. Mulai dari penyusunan agenda dan pengambilan keputusan (46%), kerjasama atau kolaborasi pada tingkat implementasi kegiatan (31%), pengawasan dari luar atau watchdog (15%), dan bentuk interaksi lain (8%).

3OGP.jpg

Pada tataran pelaksanaan inisiatif OGP, responden menganggap bahwa OGP lebih baik dilakukan di tingkat kementrian dan lembaga-lembaga pusat (42%) dan pemerintah provinsi (33%). Sedikit di antara responden yang menganggap penting OGP dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota (17%), dan entitas bisnis di BUMN/BUMD (8%).

4OGP.jpg

Meskipun survei ini menunjukkan harapan besar masyarakat sipil terhadap OGP, namun responden mengaku tidak menerima informasi dari pemerintah (0%). Responden juga merasa informasi media masih terbatas (12%). Mayoritas responden mendapatkan informasi tentang inisiatif OGP dari jaringan LSM/CSO (76%) atau setelah mendapakan penjelasan saat survey dilakukan (6%).

5OGP.jpg

Rekomendasi

  1. Pemerintah harus menangkap harapan besar masyarakat sipil terhadap implementasi OGP di Indonesia. Harapan tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi melalui berbagai kanal informasi dan penglibatan konkrit secara memadai.
  2. Masyarakat sipil perlu mengantisipasi dan menyadari pentingnya penerapan OGP di tingkat kabupaten/kota dan entitas bisnis (BUMN/D) mengingat besarnya dana pemerintah di sektor ini dan layanan mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat.