Para pembaca e-Newsletter Transparansi yang baik,

e-Newsletter Transparansi pada bulan Maret 2014 ini kembali menyapa anda para pembaca setia. Dalam edisi Maret 2014 ini, e-newsletter Transparansi menghadirkan beberapa berita aktifitas, foto dokumentasi kegiatan di berbagai daerah dan artikel dari pegiat Transparency International Indonesia yang menghiasi di beberapa media massa nasional di sepanjang bulan Februari 2014. Pada edisi ini e-newsletter Transparansi menurunkan dua opini tentang antikorupsi dan seputar isu dana saksi Parpol menjelang Pemilu 2014.

Opini pertama datang dari Deputi Transparency International Indonesia, Dedi Haryadi yang menulis tentang anatomi korban korupsi. Baginya identifikasi korban korupsi sangat berbanding terbalik dengan pelaku korupsi (baca: koruptor). Jika penegak hukum mudah mengidentifikasi, menangkap dan menghukum koruptor, maka tidak demikian dengan korban dari para koruptor tersebut. Dedi menyatakan bahwa penting untuk mengidentifikasi korban korupsi, dengan demikian akan mudah pula untuk mereklaim kerugian sosial yang diakibatkan oleh korupsi.

Kedua, opini datang dari Reza Syawawi tentang dana saksi Parpol. Reza menyatakan bahwa dana saksi parpol adalah akal-akalan atau siasat parpol untuk mengunduh anggaran negara menjelang Pemilu 2014. Dimana parpol diduga sulit mencari sumber anggaran untuk mendukung operasional kegiatan mobilisasi saksi-saksinya. Bagi Reza, apapun payung hukum untuk melegitimasi dana saksi parpol ini perlu ditolak dan dibatalkan, sebab jika dana saksi parpol tetap dilakukan maka sama saja akan melegalkan kegiatan yang tidak diatur oleh undang-undang.

Selain opini dari pegiat Transparency International Indonesia, e-Newsletter Transparansi edisi Maret ini juga memuat siaran pers yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia tentang sikapnya terhadap pembahasan RKUHP dan RKUHAP. Secara kelembagaan, Transparency International Indonesia mengirimkan rilis ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Presiden menghentikan/menunda pembahasan RKUHP dan RKUHAP. Bagi Transparency International Indonesia ada empat alasan mengapa RKUHP dan RKUHAP harus dihentikan/ditunda. Empat alasan tersebut adalah masa sidang DPR yang singkat, DPR tidak serius untuk membahas RKUHP dan RKUHAP, tidak adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat selama pembahasan berlangsung, dan yang terakhir adalah DPR dinilai tidak mempunyai agenda legislasi yang terukur dan terencana.

Dalam e-newsletter edisi Maret ini, Transparansi juga menurunkan berita seputar kegiatan peluncuran hasil survei integritas yang dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Survei yang bertujuan untuk mengukur integritas anak muda dan seberapa besar anak muda di pedesaan dan perkotaan dalam segi pemahaman dan pendidikan mengenai korupsi ini, sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta dan Aceh.

Selain itu juga ada berita kegiatan mengenai kegiatan Batang Budget Expo. Transparency International Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Batang mendorong inisiatif keterbukaan informasi anggaran di Kabupaten Batang.

Dalam edisi ini juga menurunkan berita tentang konsinyering modul pelatihan pelopor PLN Bersih tahun 2014. PLN Bersih merupakan sebuah inisiatif bersama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Transparency International Indonesia. Selain itu, di edisi ini Transparansi juga menurunkan berita tentang diskusi media yang bertemakan “Pemilu 2014 Harus Berintegritas”. Diskusi media ini merupakan serial diskusi dalam menyambut Pemilu 2014, juga sebagai ajang pendidikan politik warga menjelang Pemilu 2014.

Demikianlah gambaran sekilas tentang e-Newsletter Transparansi edisi Maret 2014 ini dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

 

Salam Transparansi