Jakarta, 25 Januari 2017 - Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.

Continue Reading

Continue Reading

Lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia merupakan buah dari reformasi yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu lembaga penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dinilai kurang makasimal dalam memberantas korupsi. Sejak berdiri, prestasi KPK dalam pemberantasan korupsi patut dicatat. Ratusan koruptor berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mereka adalah mantan pejabat hingga pejabat yang masih aktif.

Continue Reading

Ringkasan Eksekutif
Pelaksanaan REDD+ di Indonesia berpotensi memangkas laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menopang mata pencaharian penduduk di sekitar hutan. Skema ini telah banyak didanai oleh organisasi multilateral, perjanjian bilateral, APBN, dan sumber lainnya. Komitmen pendanaan terbesar adalah pinjaman senilai US$2 miliar dari Bank Dunia/JICA/AFD untuk penyusunan kebijakan perubahan iklim yang mencakup REDD+, dan hibah senilai US$1 miliar dari Pemerintah Norwegia melalui Surat Keseriusan (Letter of Intent) yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia (PemRI) untuk mendukung program pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup REDD+.

Continue Reading

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan.  Bagi pegiat anti-korupsi, tahun 2015 merupakan annus horribilis,  tahun yang buruk bagi kita semua.  Sepanjang tahun, masyarakat menyaksikan perseturuan antara lembaga-lembaga penegak hukum, antara lembaga politik dan eksekutif, juga upaya pelemahan KPK melalui kriminalisasi pemimpinnya, sehingga  komitmen penguasa pada pemberantasan korupsi terus dipertanyakan.  Semua ini disebabkan oleh konsolidasi politik Presiden Joko Widodo yang masih belum rampung.

Continue Reading