Jakarta - Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) menetapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji sebagai peraih penghargaan BHACA 2013.

Continue Reading

Setelah dua pekan berturut-turut, tim examiner PLN Bersih yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), PLN, serta juri independen, melakukan assesment terhadap 13 unit bisnis PLN yang menjadi pilot project PLN Bersih, PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) dinilai sebagai unit dengan nilai tertinggi dalam hal implementasi program-program PLN Bersih. PLN DJBB dinilai cukup baik dalam merespon inisiatif PLN Bersih dalam durasi yang cukup singkat, bersama-sama unit-unit lain di bawahnya yang telah/sedang merealisasikan empat pilar PLN Bersih, yaitu Partisipasi, Integritas, Transparans, dan Akuntabilitas (PITA).

Continue Reading

Skalanews - Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013.

Continue Reading

Jakarta (7/10). Upaya PLN untuk menjalankan bisnis yang bebas dari praktek korupsi melalui program PLN Bersih, direalisasikan dengan membangun sistem yang mampu menangkal segala potensi terjadinya praktek korupsi.

Continue Reading

Bisnis.com, JAKARTA--Transparency International Indonesia (TII) melalui Survei Global Barometer 2013 mengungkapkan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup nomor 4 di Indonesia setelah kepolisian, parlemen dan peradilan.

Continue Reading

JAKARTA, suaramerdeka.com - Tertangkapnya Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas menandakan praktik korupsi dan suap masih menjadi hambatan utama bagi kemudahan berusaha dan iklim kompetisi bisnis yang adil di Indonesia.

Continue Reading

Banjarbaru, 25/7 (Antara) - Transparency International Indonesia (TII) menilai reformasi perizinan usaha di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan, semakin baik berdasarkan penelitian dan survei lembaga itu.

Continue Reading

Kesimpulan survei terbaru organisasi Transparency International Indonesia, TII, menunjukkan, empat dari sepuluh masyarakat di Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik.

Continue Reading

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak sektor swasta dan badan usaha milik negara melarang pemberian suap, mulai dari gratifikasi hingga uang pelicin, dalam berbisnis. Indonesia memiliki perangkat hukum yang melarang penyelenggara negara menerima suap, gratifikasi, ataupun uang pelicin. Namun, kalangan swasta dan BUMN belum memiliki aturan mengenai larangan pemberian uang pelicin yang substansi sebenarnya adalah
suap.

Continue Reading

Gerakan anti korupsi belakangan marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Baik lembaga pemerintahan ataupun pihak swasta berupaya memberantas korupsi. Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun tak mau ketinggalan untuk menggalakkan gerakan tersebut. Untuk membersihkan lembaganya dari korupsi, PLN pun melakukan deklarasi “PLN Bersih.”

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2   | Next  |  Last  
Halaman 1/2