Provinsi Jambi merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki 4 Taman Nasional yaitu, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dan Taman Nasional Berbak (TNB).

Keempat taman nasonal tersebut terus mendapat tekanan yang semakin berat dari tahun ke tahun baik karena perambahan, kebakaran maupun karena pencurian kayu. Kondisi ini diduga karena (1) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, (2) Tingginya angka kesenjangan Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Industri kehutanan di Jambi yang mencapai 4 Juta metrik kubik / tahunnya, (3) Menurun drastisnya daya dukung Hutan Produksi dalam mencukupi kebutuhan kayu industri karena kesalahan pengelolaan dimasa lalu, (4) tekanan pertumbuhan perkebunan monokultur skala besar dan (6) Kebakaran hutan.

Melihat kondis diatas, serta mengingat pentingnya peran dari setiap Taman Nasional tersebut maka, dibutuhkan sebuah strategi jangka panjang yang dapat mengurangi tekanan-tekanan tersebut demi menjamin kelestarian fungsi dari masing-masing taman nasional tersebut dimasa yang akan datang.

Hasil kajian Transparency International Indonesia (TII) mengenai Resiko Korupsi Perizinan Sektor Kehutanan di Provinsi Jambi menunjukan bahwa dengan melihat tahapan proses perizinan untuk hutan alam dan hutan tanaman industri ditemukan bahwa resiko terjadinya praktek korupsi pada proses perizinan sektor kehutanan di Provinsi Jambi mempunyai titik rawan yang dapat dikategorikan sedang sampai dengan tinggi resikonya dengan kisaran nilai antara Rp. 3.500.000,- - Rp. 100.000.000,- pada tiap tahapan pengurusan izin di daerah. Rendahnya nilai indek tata kelola hutan di ke empat aspek tersebut terutama di aspek tranparansi dan intergitas serta penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi sektor kehutanan Provinsi Jambi. Dibutuhkan peran serta dari banyak pihak, perubahan paradigma dan cara pandang dalam melaksanakan tata kelola hutan kedepan. Salah satunya adalah dengan mendorong adanya “Mekanisme Transparansi Pelayanan Publik serta Mekanisme Pencegahan Korupsi di Internal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi”.

Menyikapi hal di atas Transparency International Indonesia (TII) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) memfasilitasi Focus Group Discussion  (FGD) “Penyusunan Mekanisme Transparansi Pelayanan Publik serta Sistem dan Mekanisme Pencegahan Korupsi pada Sektor Kehutanan dan REDD+ dengan mengacu pada Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau Good Governance di Sektor Kehutanan Provinsi Jambi” yang diadakan 17 November 2015 lalu di ruang Swarnabumi, Hotel Ratu Provinsi Jambi.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai Pembentukan Tim Panel Ahli untuk menyusun dan memfinalkankan dokumen Mekanisme Transparansi Pelayanan Publik serta mekanisme Pencegahan Korupsi di Internal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Adapun FGD bertujuan (1) Tersusunnya Mekanisme Transparansi Pelayanan Publik di sektor Kehutanan Provinsi Jambi yang berorientasi pada Tata Kelola Kehutanan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, (2) Tersusunnya Mekanisme pencegahan korupsi di internal sektor Kehutanan Provinsi Jambi yang berorientasi pada Tata Kelola Kehutanan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, dan (3) Terbentuknya tim kerja ahli yang akan mempersiapkan, melaksanakan dan menyusun dokumen Mekanisme tranparansi pelayanan publik serta mekanisme pencegahan korupsi di Internal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Hasil rekomendasi dari FGD adalah (1)Melakukan moratorium perizinan di Provinsi Jambi terhadap keseluruhan industri yang ada sampai selesainya studi daya dukung bahan baku kayu untuk menyokong kapasitas yang terpasang industri di Provinsi Jambi dan (2) Inventarisir potensi kayu rakyat sebagai pemasok utama bahan baku produsen.

Sedangkan tindak lanjut yang disepakati (1) Membuat surat pengantar permohonan pengisian matriks pelayanan publik dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke BPDAS Batanghari dan BP2HP, (2) Permohonan pengisian matriks pelayanan publik ke BPMD PPT, dan (3) Untuk pertemuan selanjutnya mengundang BPDAS, BP2HP dan BPMD PPT untuk membedah matriks pelayanan publik sektor kehutanan. [dk]