PALU – Implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)+ di Indonesia dan lebih khusus di Sulawesi   Tengah semakin menunjukkan titik terang dengan dilakukannya berbagai persiapan termasuk telah ditetapkannya Pergub No.36/2012. Untuk pengawasan implementasinya, Transparency International meluncurkan Pemantauan REDD+, Sabtu (31/8) di Hotel Santika.

Dwi Poto Kusumo wakil dari Transparency International mengemukakan, implementasi REDD+ harus dipantau agar bisa berhasil, karena implikasinya cukup besar terutama lahan hutan yang menjadi obyek dari REDD+ itu sendiri. Sulawesi Tengah adalah satu dari 11 provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi REDD+. Dengan luas hutan Sulteng yang mencakup 4,1 juta hektar dan meliputi 700 desa yang berada di dalamnya dan dengan  penduduk yang berdiam di dalamnya mesti menjadi fokus perhatian. “Ini yang melandasi mengapa REDD+ harus dipantau implementasinya,” ujarnya.

Dengan posisi tersebut lanjutnya, memberi peluang bagi pemda, dinas terkait dan lembaga pelaksana REDD+ untuk menerima kucuran dana dalam rangka meredam laju perubahan iklim dan atau dana kompensasi atas kinerja penuruan emisi karbon, termasuk keuntungan dari skema perdagangan karbon (carbon trade).
Dinas Kehutanan Sulteng juga sudah melakukan langkah-langkah guna implementasi REDD+ itu, diantaranya telah dibentuknya Pokja REDD+, demikian pula telah disusun strategi daerah untuk implementasinya termasuk regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan dan menetapkan lokasi-lokasi penerapan.

“Bahkan untuk penyiapan SDM, pemerintah telah membekali personil kita dengan kemampuan menghitung karbon,” sebut Susilowati, Kepala Bidang RLPS Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah yang hadir pada launching Pemantauan REDD+ tersebut. Sebelum dilaksanakan, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan kepada warga tentang program tersebut agar tidak mendapat resistensi, imbuhnya.

Dikatakan, sesungguhnya Indonesia termasuk Sulteng sudah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan program REDD+, bahkan tanpa REDD+ pun Sulteng tetap melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan hutan.

Hanya saja kata Susilowati, komitmen Indonesia pada pengurangan karbon sebesar 26 persen tanpa bantuan siapapun, namun jika mendapat sokongan dari badan nasional atau negara-negara internasional maka besaran pengurangan gas karbon akan ditambah hingga 40 persen.

REDD+ adalah skema dimana negara-negara pemilik hutan mendapatkan dana dengan cara megurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Dana tersebut berasal dari negara-negara industri maju yang diketahui 80 persen menjadi penyumbang emisi karbon di plnaet bumi ini. Negara pemilik hutan diberi dana agar dapat menjaga hutannya untuk mengurangi gas emisi karbon yang dihasilkannya. (bmz)

Sumber :pantau-REDD.org