JAKARTA, suaramerdeka.com - Tertangkapnya Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas menandakan praktik korupsi dan suap masih menjadi hambatan utama bagi kemudahan berusaha dan iklim kompetisi bisnis yang adil di Indonesia.

Menurut Peneliti Transparency International (TII) Wahyudi Thohary,  korupsi dan suap masih digunakan sebagai resep mujarab pebisnis mempengaruhi putusan publik bagi kepentingan bisnisnya.

''Sebaliknya korupsi dan suap masih menjadi modus pilihan pejabat publik untuk mengekstraksi keuntungan pribadi atas jabatan publik yang diembannya,'' kata Wahyudi, Sabtu (31/8).

Karena itu, lanjutnya, tidak mengherankan jika berdasarkan data Corruption Perception Index 2012 yang mengukur korupsi di sektor publik masih menempatkan Indonesia pada posisi 118 dari 176 negara.

Wahyudi menambahkan, ditengah tingkat korupsi sektor publik dan bisnis yang masih menantang seperti di atas, hampir pasti  tidak terdapat sektor usaha yang aman terhadap dampak korupsi dan suap.

Menurut Wahyudi, implementasi tata pemerintahan yang baik sering diuji oleh perilaku pejabat publik korup yang memanfaatkan pebisnis untuk kepentingan pribadi, ataupun sebaliknya kerap juga diwarnai oleh perilaku pebisnis yang berperilaku tidak etis untuk memuluskan proses bisnisnya.

''Dalam kondisi dimana pejabat publik korup bersiombiosis dengan pebisnis berperilaku tidak etis, upaya pemberantasan korupsi dan suap sering dibajak untuk kepentingan politik ataupun bisnis tertentu,'' katanya.

Wahyudi memaparkan, simbiosis pejabat publik korup dan pebisnis berperilaku tidak etis tersebut sering menjadi disinsentif bagi upaya perbaikan good governance khususnya upaya pemberantasan korupsi.

''Untuk menyampaikan pesan tersebut pemerintah, pebisnis, dan masyarakat sipil perlu memperkuat komitmen bersama melawan korupsi dan suap,'' tegasnya.

Sumber :suaramerdeka.com