Banjarbaru, 25/7 (Antara) - Transparency International Indonesia (TII) menilai reformasi perizinan usaha di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan, semakin baik berdasarkan penelitian dan survei lembaga itu.

"Hasil penelitian dan survei menunjukkan kinerja reformasi perizinan usaha Kota Banjarbaru semakin baik," ujar Sekretaris Jenderal TI Indonesia Danang Trisasongko di Banjarbaru, Kamis.

Ia mengatakan hal itu usai pemaparan hasil penelitian dan survei TI Indonesia serta rekomendasi pengusaha yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru dihadiri Wakil Wali Kota Ogi Fajar Nuzuli.

Dijelaskan, penelitian dan survei yang dilakukan sebagai bagian dari upaya TI Indonesia untuk mendorong optimalisasi proses dan dampak reformasi perizinan usaha terutama di Kota Banjarbaru.

Menurut dia, meskipun reformasi perizinan usaha semakin baik namun pengusaha menilai langkah memulai usaha masih menghadapi permasalahan cukup rumit disamping praktik pengurusan perizinan dimanfaatkan pihak ketiga.

"Pengusaha juga menilai masih terdapat celah antara standar operasional prosedur (SOP) perizinan yang diterapkan dan implementasinya di lapangan sehingga menimbulkan keluhan," ungkapnya.

Dikatakan, menyikapi kondisi tersebut, pengusaha merekomendasikan empat hal pokok yang perlu diakomodasi untuk memperkuat reformasi perizinan usaha yang sedang berlangsung di kota setempat.

Disebutkan, rekomendasi pertama yang harus dilakukan adalah sinkronisasi standar operasional prosedur dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), tim teknis dan unsur terkait lainnya.

"Rekomendasi kedua adalah penguatan aspek integritas pelayanan publik disusul penguatan mekanisme keluhan masyarakat dan rekomendasi ke empat berupa pemberian penghargaan dan sanksi," ujarnya.

Ditambahkan, rekomendasi penguatan aspek integritas pelayanan perizinan dilakukan antara pengusaha dan pejabat publik dan mekanisme keluhan masyarakat melalui penguatan peraturan wali kota (perwali).

"Perwali nomor 20 tahun 2010 tentang prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu di BP2T harus lebih dikuatkan disamping penguatan fungsi pengawasan dan penegakan perizinan usaha," katanya.

Sumber :iyaa.com