PARIGIMOUTONG-Sebanyak Enam Desa di Kecamatan Tinombo Kabupaten ParigiMoutong, Sulawesi Tengah mendapat pelatihan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Pantau REDD bekerjasama dengan Transparansi Internasional  Indonesia beberapa waktu lalu di Desa Sipayo.

Ardin Thaher Kordinator Pantau REDD mengatakan kegiatan tersebut untuk  meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan masyarakat di dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi yang dibarengi dengan simulasi  sehingga mudah bagi masyarakat memantau adanya dugaan korupsi.

“Masyarakat diberikan pengetahuan sederhana tentang korupsi dan bagaimana tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi,”Kata Ardin.

Ia menambahkan Pantau REDD dalam beberapa tahun telah bekerja melakukan pemantauan khususnya menyangkut persiapan REDD + di Sulawesi Tengah termasuk melakukan pemantauan pula ketika REDD+ diimplementasikan.Pantau REDD kedepan jika Implementasi REDD+ dijalankan seyogyanya tetap mengedepankan keterbukaan dan transparansi.

“Keterbukaan dan transparansi yang kami maksud diantaranya menyangkut mekanisme FPIC (Free and Prior Informed Consent) dalam implementasi REDD + termasuk bebas dari praktik-praktik korupsi,”ujarnya.

Dia menegaskan dalam implementasi REDD+ kedepan sebagai upaya mereduksi emisi karbon melalui pelestarian hutan atau REDD+ bisa jadi adalah peluang terbaik untuk menyelamatkan hutan yang tersisa sekaligus memperlambat laju pemanasan global. “Namun, mekanisme ini juga bisa jadi diduga menjadi ladang baru korupsi,”Ungkapnya.

Ardin menilai pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) menjadi kontroversi sejak awal kemunculannya. Bagi penentangnya, mekanisme ini dinilai sebagai siasat negara maju, yang merupakan emiter karbon terbesar, untuk lari dari tanggung jawab.

“Daripada mengubah gaya hidup agar lebih ramah lingkungan, mereka justru menawarkan uang kepada negara berkembang asalkan mau melestarikan hutan yang tersisa,”nilainya.

Menurut Ardin, di tengah kontroversi itu, negosiasi REDD+ ternyata paling cepat kemajuannya dibandingkan proyek perubahan iklim lainnya, seperti transfer teknologi dan bantuan dana untuk adaptasi.

Negara-negara berkembang yang memiliki hutan, seperti Indonesia, dengan gembira menyambut REDD+, lebih karena melihat besaran dana yang akan didapat. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia memiliki 94 juta hektar hutan dari total 214 hutan tropis di 10 negara Asia Tenggara sehingga berkepentingan besar terhadap REDD+.

“Jika Indonesia sukses mengurangi deforestasi sebesar 5 persen saja, kita bisa memperoleh 765 juta dollar AS dalam setahun melalui mekanisme REDD+. Jika berhasil mereduksi deforestasi hingga 30 persen, bisa memperoleh pendapatan hingga 4,5 miliar dollar AS setahun,”Ungkap Ardin mengutip hasil penelitian CIFOR.(bal)

Sekaitan dengan itu semua Pantau REDD dan Transparansi Internasional Indonesia melakukan upaya-upaya preventif sehingga pendapatan yang nilainya cukup besar itu benar-benar terkelola dengan baik.

“Sebelum praktik-praktik korupsi itu terjadi maka  langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan tentunya dengan melakukan pemantauan dan mendorong keterbukaan dan transparansi terkait segala proses implementasi REDD+,”tandas Ardin.(bal)

 

Sumber :BeritaPalu.com