Pekanbaru | Gurindam12.co-Keprihatinan atas ketidak pastian hukum atas kawasan menjadi sangat penting untuk ditentukannya sebagai milik dan hak siapa. Transparency International Indonsia wilayah riau mengadakan Seminar dan Lokakarya dengan tema Menuju kawasan Hutan yang berkepastian Hukum dan Berkeadilan.

Hadir sebagai narasumber Satya Wardana selaku Kepala Sub. Pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, Zulkifli Yusuf selaku Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau, Priyadi Kardono selaku Deputi Bidang IGT (Badan Informasi Geopasial. Dan Muslim Rasyid selaku Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

Permasalahan tumpang tindih adalah akibat dari status kawasan yang masih belum mendapat kepastian hokum. Sehingga akibat dari hal itu, menjadi munculnya bnyaknya konflik tenurial di kawasan hutan. Sumber inti permasalahan dari itu adalah kebijakan kehutanan kolonaial sehingga tidak sesuai lagi dengan masa sekarang.

Tumpang tindih perijinan adalah akibat dari lemahnya di tataran pemerintah terkait. Kabupaten Kutai Timur menjadi satu contoh atas tumpang tindih perijian kawasan, dengan satu kawasan mendapatkan 4 perijinan, yaitu ijin ESDM, ijin Kehutanan, ijin BPN dan ijin Transmograsi. Riau secara luas juga mengalami kawasan yang sama yaitu tumpang tindih kawasan perijinan Transmigrasi, BPN, Kehutanan dan BPN. Hal ini disampaikan oleh Priyadi Kardono. *SP

Sumber :Gurindam12.co