PONTIANAK – Mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sistem pemerintahan,  Pontianak akan menjadi salah satu kota yang akan melaksanakan program yang bekerjasama dengan masyarakat untuk memantau. Demikian dikatakan Iskandar, program manajer TII Wilayah Kalbar beberapa waktu lalu. Menurut dia, agar dalam sistem pemerintahan dalam tata usaha pengadaan dengan pelaku bisnis bisa dengan jelas dan transparan, dia menyambut baik Dinas Pendidikan yang menggelar kegiatan pendidikan anti korusi sejak dini kepada terdidik beberapa saat lalu. “Itu sebagai wujud bahwa Kota Pontianak, khususnya Dinas Pendidikan memperhatikan sebuah pelayanan yang anti korusi,” katanya.

 Hal tersebut dikemukakan terkait pengadaan barang dan jasa yang selama ini bisa saja terjadi hal yang menyimpang. Tentu saja juga diperlukan sebuah pengawasan yang dilakukan sebuah badan. Di mana pengawasan tersebut langsung diawasi masyarakat yang ditunjuk untuk pengawasan. “Fakta integritas perlu dilakukan untuk instrumen pencegahan korupsi dalam rangka pembaharuan sistem pemerintahan untuk meminimalkan KKN. Terutama dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Sejak Keppres 80 Tahun 2003 dikeluarkan, naskah fakta integritas telah diadopsi dan menjadi bagian dari syarat kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh para pelaku usaha, dalam aktivitas pelelangan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan Pakta Integritas tersebut sekarang telah diperbaharui dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Perbedaan pemahaman dari pakta integritas akan menjadi faktor gagalnya membangun pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Dalam kontek inilah pakta integritas menjadi penting untuk membangun komitmen dan keterlibatan multipihak, guna mencegah praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa,” terang Iskandar.  Kebutuhan dalam pelaksanaan fakta integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, akan meliputi bentuk kelembagaan, kebijakan yang mendukung, dan kebutuhan atas masyarakat dan aparatur negara. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pakta integritas. Terbentuknya tim ad hoc yang memiliki fungsi utama mengawal agenda yang terdapat dalam rencana kerja. (tin)

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=85010

Sumber :Pontianak post