Jakarta, 12 September 2017. Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan segera membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa,  kombinasi strategi ini  akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif.

“Skor Corruption Perception Index (CPI) di satu negara ditentukan oleh berbagai faktor dan penegakan hukum hanyalah salah satu faktor saja. Skor CPI Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37 dibanding tahun sebelumnya yang hanya 36. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun." kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia.

Transparency International Indonesia menilai pendapat Jaksa Agung M. Prasetyo keliru dalam memahami CPI, terutama soal penindakan. Dalam kajian TI Indonesia, melambatnya peningkatan skor CPI tidak berhubungan secara langsung dengan kewenangan KPK dalam hal penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Penegakan hukum hanya 1 (satu) indikator dari rantai CPI. Indikator lainnya justru terdapat pada sistem politik (Korupsi Politik dan Birokrasi), penyalahgunaan sumberdaya publik, suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat/aparatur negara dengan swasta. Sehingga peningkatan skor CPI harus dipahami dalam keutuhan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat publik, reformasi birokrasi, dan perbaikan rezim tata niaga.

Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, kedua negara ini mempunyai keunggulan dalam perbaikan sistem dan manajemen pelayanan publik yang baik. Bukan hanya terbatas pada konteks penegakan hukum atas kasus korupsi.

Selain itu, sistem politik yang korup seharusnya juga dilihat sebagai ancaman bagi pemberantasan korupsi. Faktor sistem politik yang korup ini bisa muncul dari lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan (DPR/DPRD) maupun Kepala Daerah. Jika mencermati situasi saat ini, bergulirnya pansus hak angket sebetulnya lebih ditujukan untuk mendeligitimasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Proses pansus angket cenderung ditujukan untuk menghakimi KPK dengan menghadirkan dan menggunakan penegak hukum lain, kepolisian, kejaksaan bahkan hakim sebagai dalih untuk melemahkan KPK.

Jika proses politik memang ditujukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, maka konteksnya tidak hanya terkait KPK tetapi juga terhadap kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belakangan semua dapat menyaksikan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang diduga melibatkan unsur penegak hukum (Jaksa dan Hakim). Namun proses politik di DPR justru tidak menjadikan fakta ini sebagai alasan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Untuk merespon situasi ini, TI Indonesia merasa perlu untuk menyampaikan beberapa rekomendasi;

1.    Mendesak Presiden untuk memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Termasuk tidak membuat pernyataan dan tindakan yang justru kontra produktif dengan semangat rezim Jokowi - JK dalam memberantas korupsi.
2.    Mendesak kepada lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memperbaiki sistem integritas di lembaga masing-masing serta memperbaiki tata kelola dalam penanganan perkara dalam semua tingkatan agar terhindar dari praktik korupsi.
3.    Mendesak kepada Presiden untuk menolak seluruh rekomendasi pansus angket yang ditujukan untuk melemahkan KPK.


Nara Hubung:
1.    Dadang Trisasongko – Sekjen TI Indonesia 0812-2021-2063
2.    Agus Sarwono – Advokasi dan Kampanye Ti Indonesia - 08126992667