Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan/militer. Memang lembaga yang tertutup dan kuyup  rahasia seperti TNI biasanya mempunyai risiko korupsi yang tinggi. Studi yang dilakukan Transparency Internasional tentang Indeks Risiko Korupsi  Sektor Pertahanan dan Keamanan menunjukkan hal itu.   Di dalam Indeks itu, ada enam kategori risiko korupsi : sangat rendah (Band A), rendah (Band B), moderat (Band C), tinggi (Band D), sangat tinggi (Band E) dan kritis (Band F).  Pada kurun (2013-2015)  indeks risiko korupsi TNI membaik dari kategori E ke D.  Indeks  itu dibangun dari penilaian lima aspek:  risiko politik, risiko keuangan, risiko personil, risiko operasional, dan risiko pengadaan barang dan jasa.

Ada beberapa faktor  yang menyebabkan tingginya risiko korupsi di tubuh Kemenhan/TNI saat ini,  yaitu (1) lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer, (2) lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan/TNI, (3) kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan, (4) kurangnya transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan anggaran (belanja-belanja) Kemenhan/TNI, (5) kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan/TNI, dan  (6) adanya dualisme sistem peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI.

Pengendalian risiko korupsi, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di Kemenhan/TNI sangat mendesak dilakukan. Ini adalah reformasi gelombang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan, setelah sebelumnya berhasil meletakkan TNI di bawah kontrol sipil dan memisahkan POLRI dari TNI.

Penurunan risiko korupsi ini krusial  untuk meningkatkan kemampuan Kemenhan/TNI menjaga kedaulatan negara, menjamin keamanan warga, menjaga keselamatan prajurit TNI, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya. Salah satu indikator kesejahteraan prajurit TNI adalah  ketersediaan hunian yang layak.  Saat ini diperkirakan lebih 200 ribu (atau ) 52 persen prajurit TNI belum mempunyai rumah sendiri. Sungguh ironis dan patut disesalkan, korupsi pengadaan Alutsista yang dilakukan Brigjen TNI  Teddy Hernayadi terjadi pada saat  ratusan ribu prajurit TNI belum memiliki rumah sendiri.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka agenda yang perlu dan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko korupsi di Kemenhan/TNI adalah:
1) Meningkatkan fungsi kontrol politik parlemen terhadap kebijakan dan perilaku institusi militer dalam mengelola sumberdaya dan tata kelolanya. Anggota DPR,  khususnya anggota Komisi I DPR,  selain harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya tentang pertahanan dan keamanan dan juga industri dan perdagangan alutsista. Selain itu mereka juga harus meningkatkan integritas dan komitmennya dalam  menjalankan fungsi kontrol politiknya.
2) Mendorong dan memperdalam keterlibatan dan kontrol publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.  Organisasi masyarakat sipil harus mempunyai kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk  terlibat  dalam proses-proses tersebut. Demikian juga institusi media dan asosiasi jurnalisnya.
 3) Kemenhan/TNI perlu meningkatkan efektifitas kontrol internalnya dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan  asetnya. Efektifitas fungsi kontrol Inspektoral Jenderal Kemenhan  dan polisi militer perlu ditingkatkan dalam mencegah dan memberantas terjadinya pungli dan suap. Inspektorat Jenderal Kemenhan misalnya, bisa mengembangkan sistem manajemen anti suap/pungli di dalam organisasi Kemenhan/TNI.
 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (belanja-belanja)/aset-aset Kemenhan/TNI. Meningkatkan kepatuhan Kemenhan/TNI terhadap Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah keniscayaan dalam konteks perlindungan kepentingan publik. Program dan anggaran pertahanan merupakan bagian strategi pertahanan. Strategi pertahanan adalah  cara pandang Indonesia terhadap ancaman dan bagaimana meresponnya. Proses perumusan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara dan strategi pertahanan seharusnya menjadi perdebatan publik. Dalam keadaan kontrol politik dari parlemen terhadap institusi militer lemah maka proses perumusan politik  pertahanan ini perlu dibuka dan melibatkan publik.
 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Kemenhan/TNI. Transparansi di bidang yang sangat penting ini perlu dikembangkan seoptimal mungkin sehingga publik bisa mengakses informasi dasar yang dibutuhkan dalam mengontrol proses pengadaan barang dan jasa militer secara efektif. Kisruh pengadaan Helikopter AW 101 sebenarnya tak perlu terjadi kalau pengadaan alutsista sudah transparan dan akuntabel.
 6) Mengakhiri dualisme sistem peradilan dengan merevisi  Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu  memisahkan pemidanaan prajurit TNI. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum  diadili diperadilan umum/sipil.

Agendanya cukup banyak dan kompleks. Karena itu perlu ada skala prioritas bagi pemerintah. Agenda yang cukup mendesak saat ini adalah bagaimana mengendalikan risiko korupsi dalam pengadaan alutsista di Kemenhan/TNI.  Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mengendalikan risiko korupsi dalam pengadaan alutsista diantaranya dengan cara:
1) Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap agen dan broker,
 2) Meningkatkan transparansi skema keuangan pembelian alutsista,
3) Mensyaratkan  kontraktor mengadopsi program anti-korupsi,
4) Mensyaratkan uji tuntas (due dilligence) risiko korupsi dalam kontrak tambahan (offset contract),
5) Meningkatkan transparansi kontrak tambahan,
6). Meningkatkan kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas panitia pengadaan alutsista
 7). Meningkatkan risiko hukum terhadap praktik korupsi dan memerkuat kerja sama dan koordinasi antar-lembaga, khususnya dengan KPK. Ini sangat krusial untuk memastikan KPK memiliki akses yang memadai untuk memberikan bantuan teknis proses penegakan hukum dan pembangunan sistem pencegahan korupsi di Kemenhan/TNI.

Secara politik pengendalian risiko korupsi di Kemenhan/TNI, khususnya dalam pengadaan alutsista, sangat ditentukan oleh 1) Sejauhmana efektifitas kontrol politik presiden terhadap intitusi militer, 2) Seberapa kuat komitmen/dukungan politik presiden dalam mengendalikan risiko korupsi di  sektor pertahanan, dan 3) seserius apa visi presiden dalam membangun  industri  pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Mengingat bidang pertahanan dan militer merupakan bidang yang secara nasional memiliki sensitivitas politik  tinggi, maka sebaiknya presiden RI, sebagai Penglima Tertinggi TNI, memberikan perhatian dan dukungan politik penuh terhadap reformasi tata kelola pertahanan Indonesia.

Narahubung:
Dedi Haryadi  081320261221
Lia Toriana     081280275652