Jakarta, 26-27 November 2012

Pada 26–27 November 2012, para pimpinan dan mantan pimpinan Komisi Antikorupsi, para ahli dan pegiat anti-korupsi dari seluruh penjuru dunia, berkumpul di Jakarta atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, the United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk membicarakan serangkaian “Prinsip bagi Komisi Antikorupsi” demi mempromosikan dan memperkuat kemandirian dan efektivitas Komisi Antikorupsi.

Para pesertanya terdiri atas beberapa pimpinan dan perwakilan jaringan wilayah Komisi Antikorupsi, terutama The Network of National Anti-Corruption Institutions di Afrika Barat, The Southeast Asian Parties Against Corruption, The Arab Anti-Corruption and Integrity Network, The Southern African Forum Against Corruption, The East African Association of Anti-Corruption Authorities, dan The European Partners Against Corruption/European Anti-corruption Contact point Network (EPAC/EACN).

Para perwakilan dari the United Nations Development Programme, the United Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, dan Transparency International ambil bagian dalam acara tersebut. The Organization for Economic Cooperation and Development dan the World Bank juga memberikan sumbangan terhadap konferensi itu. Para peserta  meninjau dan berdiskusi tentang pengalaman negara-negara dari seluruh penjuru dunia, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Komisi Antikorupsi, dan syarat-syarat pokok untuk menjamin kemandirian dan efektivitas Komisi Antikorupsi.
 
Mempertimbangkan Konferensi tersebut berupaya mendiskusikan dan mengelaborasi pedoman bagi Komisi Antikorupsi mengenai cara mempromosikan dan memperkuat kemandirian dan efektivitas Komisi Antikorupsi;

Mengakui perbedaan Komisi Antikorupsi di seluruh dunia yang memerangi korupsi dari beberapa Komisi Antikorupsi yang diberi mandat untuk mencegah korupsi, sementara ada yang difokuskan pada investigasi atau penuntutan, atau gabungan dari semua fungsi ini;

Mengingat kewajiban dan komitmen internasional di tingkat global dan wilayah, termasuk the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)/Konvensi PBB terhadap Korupsi, untuk menjamin kemandirian Komisi Antikorupsi;

Mengingat The Marrakech Declaration (Deklarasi Marakes) oleh the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) yang diadopsi pada Rapat Umum dan Konferensi Tahunan Kelima lembaga tersebut, khususnya ikrar untuk “bergabung dalam aksi dan dukungan […] untuk menjamin bahwa badan-badan anti-korupsi […] mampu untuk menjalankan fungsi dengan kemandirian, keamanan, dan kestabilan pendanaan serta para staf spesialis yang terlatih secara profesional yang diperlukan, agar dapat beroperasi secara efektif dan bebas dari pengaruh apa pun yang tidak pantas, sesuai Pasal 6 dan 36 UNCAC”;
Mengingat Resolusi 3/2,3/3, dan 4/4 yang diambil oleh The Conference of the States Parties of the UNCAC pada sesi ketiga dan keempat yang mengakui “pentingnya menjamin kemandirian dan efektivitas” Komisi Antikorupsi.

Memerhatikan the Anti-Corruption Authority Standards (standar otoritas anti-korupsi) yang dikembangkan oleh EPAC/EACN sebagaimana diterima dalam Rapat Umum dan Konferensi Tahunan Keenam IAACA;

Memerhatikan keputusan G20 yang memberi contoh dengan “memperkuat fungsi efektif badan anti-korupsi atau mendorong pihak yang berwenang mencegah dan memerangi korupsi, […] membuat pihak-pihak berwenang ini mampu  menjalankan fungsi mereka secara bebas dari pengaruh yang tidak pantas”;

Memerhatikan upaya-upaya Transparency International pada Konferensi Anti-Korupsi Internasional Kelima-belas di Brazil untuk mempromosikan kemandirian dan efektivitas Komisi Antikorupsi;

Para Peserta:
1.    Merekomendasi prinsip-prinsip berikut untuk menjamin kemandirian dan efektivitas Badan Anti-Korupsi:
•    MANDAT: Komisi Antikorupsi harus memiliki mandat yang jelas untuk menangani korupsi melalui pencegahan, pendidikan, peningkatan kesadaran, penyelidikan dan penuntutan, baik melalui satu badan atau beberapa badan yang terkoordinasi;
•    KOLABORASI: Komisi Antikorupsi tidak boleh beroperasi sendirian. Mereka harus mendorong terciptanya relasi kerja yang baik dengan badan-badan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk kerja sama internasional;
•    PERMANEN: Komisi Antikorupsi harus, sesuai prinsip hukum dasar negara mereka, dibangun dalam kerangka kerja hukum yang stabil dan layak, misalnya Konstitusi atau undang-undang khusus untuk menjamin keberlangsungan Komisi Antikorupsi tersebut.
•    PENUNJUKAN: Pimpinan Komisi Antikorupsi harus ditunjuk melalui sebuah proses yang menjamin posisi apolitis, ketidakberpihakan, kenetralan, integritas, dan kompetensi mereka.
•    KEBERLANGSUNGAN: Dalam hal penangguhan, pemberhentian, pengunduran diri, pensiun atau akhir masa jabatan, seluruh kekuasaan kepala Komisi Antikorupsi harus didelegasikan secara hukum kepada  seorang petugas yang dianggap pantas di dalam Komisi Antikorupsi tersebut selama jangka waktu yang beralasan sampai ada penunjukan kepala  baru Komisi Antikorupsi tersebut;
•    PENGGANTIAN: Pimpinan Komisi Antikorupsi harus memiliki rentang masa jabatan dan harus digantikan melalui prosedur hukum yang setara dengan prosedur penggantian pejabat penting suatu badan mandiri yang dilindungi oleh hukum (semisal  Ketua Mahkamah Agung).
•    KODE ETIK: Komisi Antikorupsi harus mengadopsi tata tertib yang mepersyaratkan diterapkannya standar-standar tertinggi kode etik dari para staff mereka dan tingkat adaptasi yang kuat;
•    KEKEBALAN: Para pegawai dan pimpinan Komisi Antikorupsi harus memiliki kekebalan terhadap tuntutan kriminal dan sipil atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan mandat mereka. Para pegawai dan pimpinan Komisi Antikorupsi harus dilindungi dari tuntutan kriminal dan sipil yang membahayakan.
•    IMBALAN: Para pegawai Komisi Antikorupsi harus diberi imbalan yang layak atas pengangkatan staff berkualitas yang cukup;
•    KEWENANGAN atas SDM: Komisi Antikorupsi harus memiliki kekuasaan untuk merekrut dan memberhentikan staf mereka sendiri sesuai prosedur internal yang transparan dan jelas;
•    SUMBER DAYA MEMADAI dan DAPAT DIANDALKAN: Komisi Antikorupsi harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka, termasuk sumber-sumber anggaran, besaran populasi, dan wilayah negara. Komisi Antikorupsi harus memiliki hak atas sumber-sumber memadai yang dapat diandalkan, terencana, dan tepat waktu demi terselenggaranya perbaikan dan pengembangan kapasitas bertahap operasi-opreasi Komisi Antikorupsi dan pemenuhan mandat Komisi Antikorupsi;
•    OTONOMI KEUANGAN:  Komisi Antikorupsi harus menerima alokasi anggaran yang pengelolaan dan pengendaliannya dikuasai sepenuhnya oleh Komisi Antikorupsi tanpa bias terhadap standar-standar akunting dan syarat-syarat audit yang Komisi Antikorupsiu;
•    AKUNTABILITAS INTERNAL: Komisi Antikorupsi harus mengembangkan dan membangun aturan-aturan dan SOP yang jelas, termasuk mekanisme pemantauan dan disipliner, untuk meminimalkan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Komisi Antikorupsi;
•    AKUNTABILITAS EKSTERNAL: Komisi Antikorupsi harus ketat berpedoman pada aturan undang-undang dan akuntabel terhadap mekanisme yang dibangun untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan;
•    PELAPORAN PUBLIK: Komisi Antikorupsi harus secara resmi melaporkan setidaknya setiap tahun kegiatan-kegiatan mereka kepada publik.
•    KETERLIBATAN dan KOMUNIKASI PUBLIK: Komisi Antikorupsi harus berkomunikasi dan melibatkan diri dengan publik secara teratur untuk menjamin kepercayaan publik akan kemandirian, keadilan, dan efektivitasnya.

2.    Mendorong Komisi Antikorupsi mempromosikan prinsip-prinsip tersebut di atas dalam masing-masing badan, negara, dan jaringan wilayah Komisi Antikorupsi;
3.    Mendorong Komisi Antikorupsi mempromosikan prinsip-prinsip ini untuk membantu anggota-anggota eksekutif dan legislatif, para praktisi peradilan kriminal, dan publik pada umumnya, agar lebih memahami dan mendukung Komisi Antikorupsi dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka;
4.    Menyerukan Komisi Antikorupsi untuk meminta Pemerintah masing-masing dan para pemangku kepentingan lainnya mempromosikan prinsip-prinsip di atas dalam forum internasional anti-korupsi.
5.    Menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada KPK Indonesia yang telah menjadi tuan rumah dalam Konferensi Internasional “Prinsip bagi Badan Anti-Korupsi” atas dukungan dari UNDP dan UNODC, untuk merefleksikan dan menyetujui prinsip-prinsip bagi Komisi Antikorupsi.