Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pemilihan calon Kapolri sangat tertutup dan rawan politisasi. "Meskipun sudah banyak nama yang muncul, namun hingga saat ini Presiden SBY belum juga mengumumkan secara resmi calon Kapolri dan menyerahkannya kepada parlemen,"jelas Wakil Koordinator Indonesia Corruption Warch (ICW) Emerson Juntho,Ahad (3/10)

Continue Reading

Presiden SBY akan menyetor nama calon Kapolri ke DPR. Diingatkan SBY harus benar-benar memilih calon yang memiliki rekam jejak yang bersih. Karena bagaimanapun penegakkan hukum pemerintahan SBY bergantung pada kepolisian.

Continue Reading

Komisi III diminta meneliti secara serius rekam jejak 14 calon pimpinan Komisi Yudisial (KY). Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengaku menemukan sejumlah permasalahan pada calon pimpinan KY.

Continue Reading

Komisi Pemantau Peradilan (KPP) mempertanyakan 14 nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah lolos tahap wawancara oleh panitia seleksi  dan akan diserahkan  DPR.  Karena  diantara 14 nama tersebut, terdapat sejumlah nama yang dinilai tidak memiliki integritas.

Continue Reading

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mempertanyakan integritas lima orang calon komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diloloskan panitia seleksi (pansel). Kelima nama yang masih dirahasiakan itu dinilai berpotensi konflik kepentingan jika menjalankan tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim.

Continue Reading

Wajah penegakan hukum makin lesu, SBY tidak bisa lagi melepaskan tanggung jawab politik hukum kepada pembantunya. Jika digambarkan wajah penegakan hukum SBY = Wajah Kejaksaan Agung dan POLRI. Hukum di Indonesia saat ini berpihak kepada yang memiliki "kekuasaan" dan yang memiliki banyak "uang".

Continue Reading

Direktur Program Transparency International Indonesia, Heni Yulianto meminta Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menindak tegas kepala daerah yang tetap melakukan praktik gratifikasi pada saat Lebaran tahun ini.

Continue Reading

First  |  Previous |   328  329  330  331  332  333   | Next  |  Last  
Halaman 333/333