Penunjukan langsung barang dan jasa yang ada di beleid baru itu dinilai mengakomodasi perilaku korup. 

 

Pemerintah diminta menunda pemberlakuan Peraturan Presiden atau Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena Perpres itu dinilai memperbesar potensi korupsi.

 

Continue Reading

TEMPO Interaktif, Jakarta - Catatan Transparency International Indonesia menunjukkan 70 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dari 2005 hingga 2009, berada di sektor pengadaan barang dan jasa. TII memperkirakan  kerugian negara akibat korupsi dengan modus penunjukan langsung mencapai Rp 647 miliar. 


Continue Reading

Standar pelayanan publik dan unit pelayanan pengaduan di instansi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan swasta, harus sudah berlaku pada 2011.

Continue Reading

Tidak ada harapan baru dalam pemberantasan korupsi yang muncul dari Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada Selasa (5/10) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk diundangkan. Bahkan, RUU itu bisa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi sulit dalam menjalankan tugasnya.

Continue Reading

Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Bung Hatta Anti Corruption Award atau BHACA tahun 2010.

Continue Reading

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pemilihan calon Kapolri sangat tertutup dan rawan politisasi. "Meskipun sudah banyak nama yang muncul, namun hingga saat ini Presiden SBY belum juga mengumumkan secara resmi calon Kapolri dan menyerahkannya kepada parlemen,"jelas Wakil Koordinator Indonesia Corruption Warch (ICW) Emerson Juntho,Ahad (3/10)

Continue Reading

Presiden SBY akan menyetor nama calon Kapolri ke DPR. Diingatkan SBY harus benar-benar memilih calon yang memiliki rekam jejak yang bersih. Karena bagaimanapun penegakkan hukum pemerintahan SBY bergantung pada kepolisian.

Continue Reading

Komisi III diminta meneliti secara serius rekam jejak 14 calon pimpinan Komisi Yudisial (KY). Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengaku menemukan sejumlah permasalahan pada calon pimpinan KY.

Continue Reading

Komisi Pemantau Peradilan (KPP) mempertanyakan 14 nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah lolos tahap wawancara oleh panitia seleksi  dan akan diserahkan  DPR.  Karena  diantara 14 nama tersebut, terdapat sejumlah nama yang dinilai tidak memiliki integritas.

Continue Reading

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mempertanyakan integritas lima orang calon komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diloloskan panitia seleksi (pansel). Kelima nama yang masih dirahasiakan itu dinilai berpotensi konflik kepentingan jika menjalankan tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim.

Continue Reading

First  |  Previous |   328  329  330  331  332  333  334   | Next  |  Last  
Halaman 333/334