RMOL.Menurunnya kinerja lembaga penegak hukum membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk satuan tugas anti mafia hukum. Hal ini dinilai sebagai salah satu sinyal dari pihak istana membuka kesempatan bagi calon Jaksa Agung dari luar institusi kejaksaan.

Continue Reading

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai, desas-desus mengenai calon-calon Jaksa Agung patut disikapi secara cermat. Menurut mereka, sebaiknya presiden memilih calon jaksa agung eksternal atau dari luar kejaksaan mengingat banyak catatan buruk kinerja jaksa agung internal

Continue Reading

JAKARTA- Gabungan 10 lembaga yang menamakan diri Koalisi Pemantau Peradilan menolak Jaksa Agung dari kalangan internal. Koalisi berkesimpulan kinerja Jaksa Agung rezim terdahulu yang berasal dari kalangan internal memiliki catatan buruk.

Continue Reading

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjuk jaksa agung pengganti Hendarman Supandji. Oleh sebab itu sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan meminta Presiden untuk memilih jaksa agung eksternal.

Continue Reading

Penunjukan langsung barang dan jasa yang ada di beleid baru itu dinilai mengakomodasi perilaku korup. 

 

Pemerintah diminta menunda pemberlakuan Peraturan Presiden atau Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena Perpres itu dinilai memperbesar potensi korupsi.

 

Continue Reading

TEMPO Interaktif, Jakarta - Catatan Transparency International Indonesia menunjukkan 70 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dari 2005 hingga 2009, berada di sektor pengadaan barang dan jasa. TII memperkirakan  kerugian negara akibat korupsi dengan modus penunjukan langsung mencapai Rp 647 miliar. 


Continue Reading

Standar pelayanan publik dan unit pelayanan pengaduan di instansi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan swasta, harus sudah berlaku pada 2011.

Continue Reading

Tidak ada harapan baru dalam pemberantasan korupsi yang muncul dari Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada Selasa (5/10) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk diundangkan. Bahkan, RUU itu bisa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi sulit dalam menjalankan tugasnya.

Continue Reading

Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Bung Hatta Anti Corruption Award atau BHACA tahun 2010.

Continue Reading

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pemilihan calon Kapolri sangat tertutup dan rawan politisasi. "Meskipun sudah banyak nama yang muncul, namun hingga saat ini Presiden SBY belum juga mengumumkan secara resmi calon Kapolri dan menyerahkannya kepada parlemen,"jelas Wakil Koordinator Indonesia Corruption Warch (ICW) Emerson Juntho,Ahad (3/10)

Continue Reading

First  |  Previous |   328  329  330  331  332  333  334   | Next  |  Last  
Halaman 333/334