JAKARTA - Jumlah kasus-kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa penyidikan dan penuntutan perkara korupsi telah berjalan. "Saya tidak ingat pasti jumlahnya, tetapi perkara korupsi di pengadilan terus meningkat," kata Harifin di gedung MA, Jakarta, kemarin (27/10).

Continue Reading

Jakarta, Kompas - Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di peringkat ke-110 dari 178 negara yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun 2009 sehingga bisa dimaknai pemberantasan korupsi di negeri ini jalan di tempat.

Continue Reading

TEMPO Interaktif, Jakarta - Target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi 5 pada 2014 sulit tercapai. Karena pemerintah ragu memperkuat lembaga penegak hukum.

Continue Reading

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Indonesia Cooruption Watch (ICW) menyimpulkan  agenda penegakan hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak melakukan basa-basi.   Selama setahun ini, dari 34 pernyataannya di media mengenai agenda pemberantasan korupsi, 50 persen mendukung agenda pemberantasan korupsi.


 

Continue Reading

Jakarta, Kompas - Indonesia Corruption Watch menilai, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua memburuk.

Continue Reading

JAKARTA -Sejumlah tokoh berencana mengajukan petisi untuk mengusut kasus Asian Agri dan pemberian grasi bagi Vincentius Amin Susanto. Petisi ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Continue Reading

Dharmasraya (www.korandigital.com) - Sinkronisasi perencanaan dalam pembangunan daerah perlu didorong agar terjadinya perubahan yang ril dalam pemerintah. Kemampuan SKPD dalam menterjemahkan dan memaparkan visi, misi dan kebijakan  kepala daerah terpilih menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

Continue Reading

Jakarta - Setahun pemerintahan SBY-Boediono sepi dari semangat pemberantasan korupsi. Tidak seperti janji kampanye yang akan memerangi korupsi, pemerintahan SBY-Boediono kini seolah malah memberi angin bagi koruptor. Mulai dari pemberian grasi, remisi, hingga kasus Gayus Tambunan yang tidak tuntas.

Continue Reading

RMOL.Menurunnya kinerja lembaga penegak hukum membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk satuan tugas anti mafia hukum. Hal ini dinilai sebagai salah satu sinyal dari pihak istana membuka kesempatan bagi calon Jaksa Agung dari luar institusi kejaksaan.

Continue Reading

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai, desas-desus mengenai calon-calon Jaksa Agung patut disikapi secara cermat. Menurut mereka, sebaiknya presiden memilih calon jaksa agung eksternal atau dari luar kejaksaan mengingat banyak catatan buruk kinerja jaksa agung internal

Continue Reading

First  |  Previous |   327  328  329  330  331  332  333  334   | Next  |  Last  
Halaman 332/334