Transparency International Indonesia menilai  Jaksa Agung HM Prasetyo keliru dalam memahami indeks persepsi korupsi (IPK). Terutama, pendapat yang menyebut bahwa IPK Indonesia sangat berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di bidang penindakan.

Continue Reading

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TTI) Dadang Tri Sasongko mengatakan, salah satu faktor penyebab friksi internal di KPK adalah keragaman latar belakang para penyidiknya.

Continue Reading

Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Transparency Internasional Indonesia (TII) berkomitmen mengawasi sektor pelayanan kesehatan di Kota Makass

Continue Reading

"Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi". Sepenggal lirik lagu Hukum Rimba milik grup band punk, Marjinal bergaung di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7) malam. Ratusan aktivis dan pegiat antikorupsi, seniman, agamawan, mahasiswa, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang hadir turut bernyanyi. Sebagian lainnya mengangguk menyetujui lirik lagu tersebut yang seolah menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.

Continue Reading

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko memandang hak angket merupakan bentuk perlawanan balik dari koruptor.

Continue Reading

Transparency International Indonesia (TII) menilai keterbukaan mengenai detail Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bisa mencegah potensi korupsi di sektor pertambangan. Keterbukaan informasi membuat masyarakat bisa ikut mengawasi tindak penyimpangan yang berpotensi terjadi.

Continue Reading

Banyak kalangan menilai, dunia politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu lembaga yang cukup kritis itu Transparency International Indonesia (TII). Mereka menilai pembahasan RUU Pemilu sama sekali tidak memperlihatkan roh pemberantasan korupsi.

Continue Reading

Penambahan jumlah kursi di DPR RI telah disepakati dalam Pansus RUU Pemilu. Pemerintah dan DPR sepakat menambah 15 kursi DPR dari semula 560 kursi menjadi 575 kursi.

Continue Reading

Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi menilai pengusutan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara menjadi pintu awal untuk membongkar kasus-kasus yang lain di tubuh militer.

Continue Reading

Surabaya menduduki peringkat kedua dalam upaya pencegahan korupsi versi Transparency International Indonesia (TII). Namun, tidak berarti sistem yang dikelola tanpa celah. Pemkot diminta meningkatkan kualitas sistem untuk mempertahankan peringkat.

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   | Next  |  Last  
Halaman 1/334