Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi.

Continue Reading

Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90.

Continue Reading

Transparency International menyatakan hubungan yang saling mendukung antara korupsi dan ketidaksetaraan telah menciptakan lingkaran korupsi, ketidaksetaraan distribusi kekuasaan di masyarakat, dan ketidaksetaraan distribusi kemakmuran. Relasi yang erat antara korupsi dan ketidaksetaraan juga telah menghidupkan populisme. 

Continue Reading

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2016.

Continue Reading

Corruption Perceptions Index (CPI) 2016 menempatkan Indonesia di peringkat 90 dengan skor 37. Sekalipun skor naik 1 poin, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden tidak akan senang mendengar kabar tersebut.

Continue Reading

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, masih banyak daerah yang menerapkan praktik lelang jabatan secara tertutup. Padahal, transparansi dalam perekrutan pejabat merupakan cara yang baik untuk menghindari praktik dagang jabatan, seperti yang diduga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Continue Reading

Setelah melewati tahapan seleksi 588 foto dari 226 email yang di terima panitia, maka dengan ini Dewan Juri memutuskan pemenang Lomba Foto Dalam Rangka Memperingati Hari Antikorupsi International yang bertema ”Membidik Praktik dan Dampak Korupsi di Keseharian”, adalah:

Continue Reading

Demi mewujudkan pelayanan publik yang maksimal di kota Makassar, Walikota Makassar Danny Pomanto kembali melakukan  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan peran dan fungsi pilar Local Integrity System (LIS).

Continue Reading

Akuntabilitas dan transparansi kunci penting dalam tata kelola hutan berkelanjutan. Berbagai kalangan menilai, kinerja tata kelola sektor kehutanan meskipun ada beberapa kemajuan tetapi masih terbilang buram. Tahun depan, pemerintah harus fokus perbaiki tata kelola antara lain dengan keterbukaan informasi dan implementasi serius kebijakan yang sudah ada.

Continue Reading

Presiden Joko Widodo memegang lembaran kertas di tangannya pada awal November lalu. Nada bicaranya terkesan tegas. Hari itu, dia memimpin rapat soal proyek listrik 35.000 MW yang dinilai masih berjalan lambat. 

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   | Next  |  Last  
Halaman 1/332