Berita
Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan pahit getirnya hidup di penjara.
Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung menilai, masih berkeliarannya 56 narapidana berbagi kasus korupsi terjadi akibat lemahnya kinerja pengadilan yang tidak segera memerintahkan penahanan para terdakwa, sejak berkas masuk pengadilan menjelang vonis.
Pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin sebagai konpensasi kenaikan BBM. Besarnya Rp 150.000 per bulan. Tak jauh berbeda, periode lalu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai alias BLT.
ACEH TERKINI – Kementerian Dalam Negeri mencatat 296 kepala daerah di Tanah Air mengalami masalah dengan hukum, terutama terkait dugaan kasus korupsi.
JAKARTA. Pemerintah akhirnya terang-terangan ikut campur di kasus dugaan korupsi bioremedasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jero Wacik telah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) yang meminta untuk segera menyelesaikan kasus ini.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengguna internet di Indonesia --saat ini-- telah mencapai lebih dari 60 juta orang. Sebanyak 60 persen di antaranya adalah pengguna yang berumur 12-35 tahun, atau seringkali disebut generasi digital.
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meniadakan proses penyelidikan mengancam KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga mengancam kehendak kuat rakyat agar Indonesia bebas dari korupsi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LSM Antikorupsi ICW, Tama S Langkun menyebut korupsi di sektor sumber daya alam merupakan tindak pidana korupsi yang tidak terbatas.
JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun, dan hutan diperkirakan mencapai Rp 273 triliun. Wilmar Tumpak Hutabarat mewakili Koalisi Anti-Mafia Hutan, di Jakarta, Kamis (13/6/2013), mengatakan, korupsi pada sektor sumber daya alam makin mengerikan.
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ketahanan pangan dan energi masuk dalam bagian road map. Oleh karena itulah, KPK berkonsentrasi melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindakan yang menimbulkan kerugian negara.
