Surabaya menduduki peringkat kedua dalam upaya pencegahan korupsi versi Transparency International Indonesia (TII). Namun, tidak berarti sistem yang dikelola tanpa celah. Pemkot diminta meningkatkan kualitas sistem untuk mempertahankan peringkat.

Continue Reading

Gabungan beberapa aktivis, seniman dan masyarakat sipil peduli KPK berkumpul di gedung KPK lama untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi. Mereka menggelar aksi baca puisi bertajuk 'Poetry for Integrity. Kami Tidak Takut! Lawan Bersama'.

Continue Reading

Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tranparency International Indonesia Jonni Oeyoen mengatakan, dari proses perencanaan sudah terlihat adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Continue Reading

Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017).

Continue Reading

Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang.

Continue Reading

Pemkot Semarang menggelar seminar dan penandatanganan nota kesepahaman implementasi sistem integrasi di Hotel Dafam, Kamis (16/3) ini. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akan menjadi pembicara bersama Saut Situmorang, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kegiatan itu.

Continue Reading

Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) diharapkan menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Continue Reading

Manajer Advokasi dan Kampanye Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengangap ada keadaan yang ironis dalam kasus e-KTP. Saat masyarakat masih banyak yang belum menerima haknya untuk mendapatkan KTP berbasis elektronik, di sisi lain secara beramai-ramai sejumlah pihak mengkorupsi anggarannya.

Continue Reading

Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.

Continue Reading

Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi.

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   | Next  |  Last  
Halaman 1/18