Oleh: Ilham B. Saenong

INDONESIA baru menyelenggarakan Konferensi Open Government Partnership se-Asia Pasifik pada 6-7 Mei lalu di Bali.
Perhelatan ini merumuskan agenda strategis dan operasional Open Government Partnership (OGP) pada masa kepemimpinan Indonesia sebagai ketua hingga November 2014.

Continue Reading

Oleh: Ibrahim Fahmy Badoh

 

Riuh gempita pemilu masih menyisakan tanda tanya besar terutama bagi pemilih, juga sebagian kandidat. Betulkah sistem proporsional daftar terbuka lebih memberikan kesempatan membuat perubahan? Lantas bagaimana menjadi kandidat yang dipercaya dan berintegritas di tengah citra partai politik yang terpuruk?

Continue Reading

Oleh: Reza Syawawi


PERHELATAN pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD tinggal menunggu hari. Tahapan pemilu yang sedang berjalan semakin memperlihatkan kuatnya aroma persaingan di antara para kandidat. Perang atribut menjadi tak terhindarkan.

Continue Reading

Oleh Ibrahim Fahmi Badoh

 

Semakin dekatnya hari pencoblosan Pemilu Legislatif 2014 ditandai dengan semakin pekatnya aroma korupsi. Laporan dana kampanye yang minimalis serta semakin gencarnya pembelanjaan hibah dan bantuan sosial pemerintah menjadi ancaman atas buruknya integritas pemilu.

Continue Reading

Oleh Dedi Haryadi

 

Kawasan sekretif memungkinkan terjadinya korupsi lintas batas. Apa itu kawasan sekretif? Siapa saja yang menguasainya? Apa implikasi keberadaan kawasan sekretif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi? Awal November 2013, Tax Justice Network (TJN) meluncurkan Indeks Kerahasiaan Keuangan (IKK).

Continue Reading

Oleh Reza Syawawi

 

"Terdakwa bersama-sama dengan Boediono, selaku Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran, menyetujui pemberian fasilitas FPJP dari BI ke Century".

Continue Reading

Oleh: Dedi Haryadi

 

Siapa korban bencana letusan Gunung Kelud?  Siapa korban pelanggaran hak asasi manusia pada kerusuhan Mei 1998, beberapa tahun silam?Pertanyaan ini relatif mudah dijawab. Kita bisa tahu secara akurat jumlah korban, nama, domisili, dan identitas demografis lain dari korban. Namun, tidak demikian halnya dengan korban korupsi. Siapa korban korupsi proyek Hambalang? Siapa korban korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah? Paling banter kita mengatakan bahwa korban kasus korupsi adalah rakyat, publik, atau warga.

Continue Reading

Oleh Reza Syawawi

 

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan kontroversial atas pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Continue Reading

Oleh Reza Syawawi

 

Usul soal dana saksi partai politik senilai Rp 658,03 miliar akan segera digelontorkan dari APBN. Padahal penolakan yang begitu gencar dari masyarakat sipil hingga "isyarat" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pesan bahwa pembiayaan saksi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menjadi bentuk penyimpangan atas penggunaan anggaran negara (baca: korupsi).

Continue Reading

Oleh Reza Syawawi

 

Tak ada yang menduga apa yang sedang dipikirkan pemerintah ketika mengalokasikan anggaran pengawasan pemilu untuk membiayai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Seolah-olah tanpa beban, anggaran sekitar Rp 600 miliar akan digelontorkan untuk membiayai para saksi.

Continue Reading

First  |  Previous |   1  2  3  4  5  6  7  8  9   | Next  |  Last  
Halaman 3/9