Penambahan jumlah kursi di DPR RI telah disepakati dalam Pansus RUU Pemilu. Pemerintah dan DPR sepakat menambah 15 kursi DPR dari semula 560 kursi menjadi 575 kursi. Daerah yang bertambah itu dengan pertimbangan perluasan wilayah otonomi daerah, geografis, dan jumlah penduduk. Pemerintah juga memastikan tambahan 15 kursi itu tidak akan memengaruhi beban anggaran negara. Namun, sejumlah pihak mengkritik adanya pemborosan anggaran.

Tambahan 15 kursi itu sedikitnya menambah anggaran Rp 36,5 miliar setiap tahun. Alokasi tersebut untuk gaji, uang reses, dan berbagai fasilitas. Perlukah penambahan kursi di DPR? Tentu menimbulkan sikap pro dan kontra. Dan kita tidak perlu memperdebatkan lagi banyaknya kebijakan DPR yang tidak sejalan dengan logika umum. Wakil rakyat diharapkan bertugas untuk menyerap aspirasi kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan- kebijakan yang prorakyat.

Senyatanya justru banyak kebijakan yang membuat kita gagal paham. Misalnya usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Alihalih untuk memperkuat lembaga antikorupsi, revisi justru dicurigai sebagai upaya memperlemah KPK. Kemudian anggaran untuk membangun gedung baru DPR yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Belum lagi bancaan anggaran proyek yang membuat anggota DPR terjerat kasus suap maupun korupsi dan kini mendekam dipenjara.

Kasus mutakhir adalah korupsi ”berjamaah” proyek pengadaan KTP elektronik yang ditengarai merugikan Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Di mata publik, citra DPR merosot tajam setelah menyaksikan perilaku yang tak sejalan dengan agenda terwujudnya clean governance. Kinerja yang dihasilkan DPR kurang terasakan menyentuh masyarakat dan memenuhi ekspektasi publik. Survei Transparency International Indonesia 2017 menyebut DPR sebagai lembaga terkorup.

Melihat rekam jejak tersebut, tepatlah kiranya sebagian besar masyarakat tidak menyetujui penambahan kursi di DPR. Jumlah kursi bertambah bukan otomatis berarti komunikasi akan mengalir lancar, serapan aspirasi menjadi tinggi, dan kinerja DPR membaik. Sebaliknya, peluang untuk bertindak menyeleweng semakin bertambah, patgulipat kebijakan menguntungkan pemodal besar makin tinggi, dan potensi pengeluaran anggaran lebih boros.

Masyarakat menghargai bahwa keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu yang dibuat peyelenggara negara sebagai kebijakan politis. Ada unsur-unsur ”mengalah” dari eksekutif untuk memenuhi usulan legislatif. Namun perlu dipertimbangkan lahirnya kebijakan yang bisa menambah keyakinan publik terhadap para decision maker. Diharapkan mereka menghasilkan kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat, efisien, bermanfaat, dan bisa dipertanggungjawabkan.


Sumber :Suara Merdeka