Sejumlah elemen pegiat demokrasi dan anti-korupsi mengencam dan mengutuk keras tindakan teror dan kekerasan yang terjadi pada Novel Baswedan pada Selasa (11/4) dini hari. Tindakan penyiraman air keras ke Novel dinilai merupakan teror terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwo menilai peristiwa teror merupakan upaya penyerangan balik kepada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pihalnya, kata dia mengutuk tindakan teror dan kekerasan yang dialami Novel dan mendesak Kepolisian segera mencari pelaku dan mengusut tuntas perkara ini.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan dan mengawal perkara ini serta terus melawan setiap intimidasi dan teror terhadap gerakan pemberantasan korupsi," ujar Agus di Jakarta, Selasa (11/4).

Senada dengan itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan teror fisik merupakan upaya untuk melemahkan dedikasi dan kinerja Novel dalam pemberantasan korupsi. Hendardi mendorong Polri untuk aktif dan segera menangkap pelaku teror tersebut, untuk menghindari asumsi-asumsi yang dapat membenturkan Polri dengan institusi KPK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"KPK mesti memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan bagi para penyidiknya yang rentan mengalami teror dan intimidasi. Novel, sebagai penyidik, seperti para pegiat HAM dan pegiat antikorupsi, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara," ungkap Hendardi.

"Saya belum tahu, apa di KPK ada sistem perlindungan atas personel-personelnya? Jika belum ada, maka peristiwa yang menimpa Novel adalah pembelajaran akan pentingnya security mechanism bagi personel KPK," imbuh dia menambahkan.

Sedangkan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai penyerangan secara fisik terhadap Novel merupakan perlawanan balik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Serangan ini, kata Miko adalah satu dari serangan nyata terhadap pemberantasan korupsi setelah serangan-serangan sebelumnya.

"Serangan terhadap Novel Baswedan adalah serangan terhadap kita barisan gerakan anti korupsi. Setiap usaha mengganggu penyidik KPK adalah bentuk obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Miko.

Karena itu, dia berharap KPK dan kepolisian perlu selidiki potensi kaitan antara teror terhadap Novel dengan upaya Obstruction of Justice sesuai dengan Pasal 21 dan 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami juga berharap KPK agar segera memberlakukan mekanisme proteksi terhadap penyidik-penuntut yang sedang bekerja membongkar kasus-kasus tindak pidana korupsi," pungkas Miko.


Sumber :Beritasatu