Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90.

Transparency International Indonesia TII menyebutkan skor 37 poin ini diperoleh melalui survei yang dilakukan di 10 kota di Indonesia. Meski naik satu poin, tetapi secara global, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur di dunia.

Sekjen TII Dadang Trisasongko menilai kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hanya saja, Dadang menilai walaupun reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah menyumbang kenaikan indeks persepsi korupsi, lambatnya peningkatan terjadi karena fokus pemberantasan korupsi hanya pada sektor birokrasi dan masih belum menyentuh sektor swasta.

"Jadi skor 37 ini, akan lebih cepat ke depan lagi tumbuhnya, kalau pembenahan sektor swastanya dilakukan dengan lebih. Sekarang mereka sudah diajak berbenah, perusahaan besar itu mulai membenahi diri, tetapi sebagian besar belum.

"Kami berharap sektor swasta dibenahi, karena sebagian besar yang ditangani adalah lembaga yang menerimanya," jelas Dadang.

Benahi sektor swasta

Peraturan Mahkamah Agung MA yang baru dikeluarkan mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Dadang, bisa digunakan untuk membehani sektor swasta.

Dalam aturan itu, disebutkan dalam kasus korupsi perusahaan bisa kena pidana jika terbukti menggunakan sumber daya, fasilitas, stuktur organisasinya untuk menyuap.

"Perma (peraturan MA) itu dulu saja dicoba oleh KPK, kepolisian, kejaksaan dan dari situ nanti akan ketahuan bagaimana kekurangannya, baru bikin aturan yang lain.

"Ada satu hal yang belum diatur dalam UU kita adalah korupsi, suap antar swasta, karena sekarang banyak swasta juga yang sudah menjalankan fungsi publik sebenarnya," jelas Dadang.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan pemerintah dengan melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan bisnis, pelayanan publik dalam paket kebijakan deregulasi ekonomi. Tetapi, dia mengakui upaya tersebut belum maksimal.

"Korupsi itu celahnya ada dua, satu dari pemerintah sendiri dan satu dari sektor bisnis terutama korupsi yang sekarang paling banyak yaitu di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Sekarang kita berusaha dari sisi pemerintah bagaimana peluang korupsi di pegadaan barang dan jasa pemerintah, kita mulai penganggaran dan sampai pengadaannya seminimum mungkin peluang untuk terjadinya korupsi itu kita batasi," jelas Teten.

Teten menyebutkan membaiknya Indeks Persepsi Korupsi penting karena menunjukkan kemudahan bisnis dalam negeri makin baik dan potensi suap makin kecil sehingga pengusaha diharapkan tak ragu untuk berbisnis.

Dia mengatakan akan mengundang TII untuk membicarakan langkah yang harus dilakukan untuk menaikan Indeks Persepsi Korupsi.

Transisi

Seorang pengusaha mini market di Jakarta, I Gusti Ngurah Tri Dharma, merasakan adanya perbaikan dari sisi birokrasi dalam pengurusan perizinan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau dulu pengurusan UUG (Undang-Undang Gangguan) dipatok bisa Rp5 juta, kita terima borongan saja tolong pak urus ini pak, kucing-kucingan dulu mini market itu disebut barang dan jasa, sekarang ya mini market ya mini market saja, kalau sekarang retribusi, saya belum bayar tapi dengar-dengar tak sampai satu juta lah," jelasnya.

Sementara itu Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Herman Kasih, mengakui belum semua sektor bersih dan masih ada oknum yang bermain, tetapi dia menilai kondisi itu terjadi karena Indonesia masih dalam transisi menuju pemerintahan yang bersih.

"Menurut saya, Indonesia itu masih dalam proses menjadi good coorporate governance ya, kita bukan lampu aladin, begitu balikin tangan mau langsung bersih.

"Seluruh dunia juga tidak ada yang seketika instan, saya pikir pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini masih dalam proses, negara ini sangat luas, saya pikir keluhan masih ada dan pasti ada oknum-oknum yang masih berani, ya wajar-wajar saja," jelas Herman.

KPK pertanyakan IPK

Sementara itu, Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa mempertanyakan kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi yang hanya mencapai satu poin, padahal upaya penegakan hukum sudah banyak dilakukan.

"KPK mengapresiasi bahwa ini ada peluncuran CPI ini, namun dari KPK juga melihat kalau ini naiknya satu TII ini bisa melihat lagi dari cara dan respondennya, karena KPK melihat bersama dengan BPK, KY, Kementerian Keuangan sudah banyak, perubahan yang dilakukan instansi sudah banyak," jelas Cahya.

TII melakukan survei di 10 kota antara lain Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pontianak, dengan responden pengusaha yang dalam setahun berinteraksi dengan lembaga publik.

Dari semua sektor, konstruksi ditemukan yang paling banyak mengalami korupsi dalam survei ini.

"Sistem perizinan tidak transparan, punya perizinan satu atap tetapi kewenanganya di lembaga masing-masing itu berarti orang masuk sistem satu pintu, tetapi tetap berhubungan dengan dinas-dinas lain, jadi masih ada kontak," jelas Dadang.

Pemerintah, menurut Dadang, selama 2016 lebih banyak melakukan penegakan hukum yang tercermin dalam kenaikan tujuh poin untuk penegakkan hukum. Untuk itu di tahun ini pemerintah disarankan harus memprioritaskan pembenahan di sektor pengadaan barang dan sistem perizinan untuk dapat memperbaiki IPK.

Di antara negara Asia, skor Indonesia masih berada di bawah Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin), tetapi masih berada di atas Filipina (35 poin) Thailand (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin) dan Kamboja (21 poin).

Sumber :BBC