Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2016.

IPK Indonesia meraih skor 37 dari rentang 0-100 dan menduduki peringkat 90 dari 176 negara yang diukur. Meski secara skor naik satu poin dibanding tahun sebelumnya yang meraih skor 36, peringkat IPK Indonesia turun dua peringkat dibanding 2015 yang menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki mengaku hasil survei ini tidak memuaskan Presiden Joko Widodo. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, Presiden berharap skor IPK Indonesia lebih baik.

"Tentu tidak (puas). Pasti presiden kita tidak happy kalau poin CPI kita hanya naik satu poin. Kita tentu berharap skornya lebih baik," kata Teten usai peluncuran IPK Indonesia 2016 di Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (25/1).

Teten mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi merupakan acuan bagi pelaku bisnis. Semakin baik indeks persepsi korupsi menandakan semakin baik pula kemudahan berbisnis di Indonesia karena potensi suap yang semakin kecil.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak ragu berbisnis di Indonesia karena yakin aset mereka tidak akan hilang. Untuk itu, dalam upaya mendongkrak skor IPK Indonesia, Teten mengatakan, pihaknya akan mengundang TII untuk memaparkan dan berdiskusi mengenai hasil survei ini.

"Saya akan mengundang TII untuk mempresentasikan hasil surveinya di KSP dan saya kira karena penting secara detail agar kita tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Dikatakan Teten, kenaikan satu poin skor IPK Indonesia tahun 2016 menjadi 37 berkaitan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya kebijakan mengenai reformasi birokrasi, penyederhanaan-penyederhanaan bisnis, pelayanan publik dalam paket kebijakan deregulasi ekonomi. Di sisi lain, Teten meyakini hasil survei ini belum merekam reformasi hukum yang sedang dilakukan pemerintah karena kebijakan ini relatif baru berjalan.

"Saya kira kalau dua aspek ini, aspek reformasi birokrasi dan reformasi hukum dan lembaga hukum nanti sudah maksimal, mungkin, kami berharap CPI kita membaik lagi," harapnya.

Teten menjelaskan, korupsi terutama di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terjadi karena adanya celah dari sisi pemerintah dan pelaku bisnis. Untuk itu, pemerintah berupaya menutup peluang terjadinya celah dengan memperketat proses pengadaan barang dan jasa mulai dari penganggaran hingga pengadaan.

Sementara dari sektor swasta, pemerintah melalui Badan Sertifikasi Nasional (BSN) telah menerapkan ISO 37001 yang merupakan standar baru sistem manajemen antikorupsi dan suap. "BSN sudah menggunakan ISO 37001 yaitu tentang mencegah mengenai tawaran suap dari sektor bisnis, tapi saya kira perlu juga undang-undang yang bisa mengkriminalisasi praktek korupsi di dalam swasta sendiri," paparnya.

Menurut Teten, undang-undang pemberantasan korupsi baru mengatur mengenai pemidanaan sektor swasta yang terlibat korupsi. Ke depan, kata Teten perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai tindakan swasta dalam menjalankan bisnisnya.

"Kalau korupsi di badan swasta sendiri misalnya seperti memanipulasi laporan keuangan, manipulasi aset, dan lain-lain. Apalagi kalau swasta yang listing di bursa lalu masyarakat membeli saham terus masyarakat tertipu karena asetnya bodong, dan ternyata perusahaan nilainya tidak seperti itu. Nah ini penting. Karena perusahaan yang sehat tentu tidak akan melakukan praktik suap-menyuap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.

Sumber :berita satu