Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, masih banyak daerah yang menerapkan praktik lelang jabatan secara tertutup. Padahal, transparansi dalam perekrutan pejabat merupakan cara yang baik untuk menghindari praktik dagang jabatan, seperti yang diduga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Selama proses dan kriterianya tidak transparan, maka lelang jabatan tidak menjamin bebas dari praktik KKN serta tidak menjamin juga mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas," kata Dadang di Jakarta, Kamis (5/1).

Dia mengingatkan, lelang jabatan yang tidak transparan juga akan sarat konflik kepentingan dan cenderung korup. Jika sudah demikian yang terjadi, jangan berharap akan tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jujur dan mau melayani serta mengayomi masyarakat.

Menurutnya, dalam praktik jual-beli jabatan ada banyak modus yang biasa dilakukan. Namun, yang paling sering dijumpai adalah melalui proses "di belakang pintu". Dalam proses itu, ada transaksi tertutup antara pejabat yang berwenang dan para pihak yang berkepentingan menduduki jabatan tertentu.

Selain itu, juga kerap dilakukan oleh para politisi atau orang-orang berpengaruh di luar birokrasi, termasuk pengusaha. Orang-orang tersebut biasanya juga memainkan peran penting untuk memengaruhi proses perekrutan, mutasi, atau pengangkatan pejabat.


Sumber :Beritasatu