WARTAPONTIANAK.COM- Pemerintah Kota Pontianak meluncurkan laman (website) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi Sektor Pengadaan Barang/Jasa di Kota Pontianak di Hotel Orchardz Gajah Mada, Senin (21/9).

Peluncuran website tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Dalam sambutanya, Edi berharap agar dengan sudah difasilitasinya dan diberikan kemudahan untuk menyampaikan pengaduan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pembangunan Kota Pontianak.

Namun ia juga mengatakan dan meminta agar pengaduan secara online bukan penghambat pembangunan, melainkan upaya meningkatkan mutu pembangunan.
Pemateri Acara Peluncuran dan Diskusi Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknoligi Informasi di Hotel Orchardz Pontianak, Senin 21/9/2015

“Kalau pengaduan sudah bisa dilakukan di website kemudian melalui aplikasi tentu mempermudah masyarakat. Kalau secara online bisa dilakukan di mana saja seperti di warkop. Contoh pas ada proyek depan warkop mungkin ada proyek menggunakan kayu bekas atau tidak layak jadi bisa lansung laporkan lewat website tersebut,” ujarnya.

Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan pelaporan online ini sebagai pengembangan dan perluasan transparansi. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam memantau akan membuat pengadaan barang dan jasa kian jauh dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. “Agar proses pemantauan efektif. Masyarakat lebih mudah mengajukan laporan, tidak harus datang ke kantor,” paparnya.

Dadang menyadari keberadaan LPI BPJ di Kota Pontianak tidak membuat semua pihak nyaman. Dia menyatakan LPI PBJ dibangun justru untuk membantu agar proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. “Kami menyadari pengawasan internal harus lebih banyak diperkuat, salah satunya oleh masyarakat.”

Website yang diluncurkan adalah http:/pontianak.pantaupbj.or.id. Selain itu masyarakat juga dapat melapor melalui SMS pengaduan dengan nomor: 082353024400, mendatangi langsung sekretariat LPI PBJ  Gedung II Lantai 2 KomplekS perkantoran Wali Kota Pontianak, atau email [email protected]

Dalam menangani laporan, LPI PBJ tidak memiliki prioritas. Tidak membatasi diri untuk fokus kepada sektor tertentu. “Yang diutamakan itu banyaknya pengaduan. Tetapi selama ini paling banyak pengaduan sektor infrastruktur. Anggarannya pun lebih banyak,” kata Dadang.

TII yang turut mendampingi Pemkot Pontianak membentuk LPI PBJ menilai sejauh ini posisi lembaga itu perlu penguatan. Terutama dalam komunikasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Bagaimana cara menyampaikan visi LPI PBJ kepada SKPD, itu yang perlu dikuatkan. Sosialisasi kepada publik juga harus diperbanyak. Pemantauan itu memang membuat tidak nyaman,” ungkap Dadang. “Selama ini perubahan di Pemkot Pontianak itu ada. Dari berbagai kasus yang masuk terlihat polanya. Diketahui ada sistem yang bermasalah.” (DSV)

sumber: http://pontianak.tribunnews.com/2015/09/21/pemkot-pontianak-luncurkan-website
http://www.pontianakpost.com/url/lapor-proyek-lewat-website

Sumber :Warta Pontianak