Halaqah atau diskusi anti korupsi antara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kiai serta aktivis anti korupsi di pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Ahad, 29 Maret 2015, melahirkan sejumlah rekomendasi. Beberapa di antaranya ditujukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden harus bersikap tegas dalam penanganan korupsi dengan melakukan upaya-upaya politik nyata yang mengarah pada penyamaan persepsi dan penguatan institusi-institusi hukum seperti Polri, KPK, MA, Kejaksaan, dan lain-lain," kata Gus Imron Rosyadi yang ditunjuk membacakan hasil rekomendasi.

Jokowi juga diminta menolak segala bentuk intervensi politik yang melemahkan pemberantasan korupsi dan kriminalisasi. "Kriminalisasi terhadap lembaga hukum maupun pegiat anti korupsi yang berpihak dan memperhatikan aspirasi rakyat," kata Gus Imron.

Para kiai dan aktivis anti korupsi juga mendesak eksekutif dan legislatif untuk memberikan dukungan politik bagi penguatan lembaga anti korupsi. "Kami juga mengusulkan hukuman seberat-beratnya, pemiskinan, dan sanksi sosial bagi koruptor serta menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi mereka (koruptor)," ujar Gus Imron yang juga pengasuh pondok pesantren Islahiyah, Kota Malang ini.

KH Salahudin Wahid atau Gus Solah mengatakan rumusan hasil halaqah ini akan disebarluaskan ke sejumlah lembaga negara termasuk Presiden RI. "Ke semua pihak terkait termasuk Presiden," kata Gus Solah. 

Gus Solah mengatakan latar belakang halaqah ini untuk menyikapi kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dianggap mengalami kemunduran. "KPK yang selama ini jadi alat efektif pemberantasan korupsi ternyata mengalami gangguan-gangguan dan itu harus disikapi," kata Gus Solah.

Rumusan dan rekomendasi halaqah ini ditandatangani 18 kiai dan pengasuh pesantren di Jawa Timur diantaranya dari Jombang, Mojokerto, Malang, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, dan Sumenep.

Halaqah anti korupsi ini diselenggarakan atas kerjasama Malang Corruption Watch (MCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jaringan Gus Durian, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, dan Robithoh Ma'had Islamiyah (RMI) Jawa Timur. 

Halaqah ini dihadiri sejumlah narasumber antara lain Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P., Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto, dan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.

Sumber :Tempo