BATANG – Implementasi UU No 6/2014 tentang Desa perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap desa yang ada di Kabupaten Batang. Besarnya dana pembangunan yang diberikan pada desa harus bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru memicu persoalan hukum. Hal tersebut disampaikan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo di depan peserta Lokakarya Sehari Merespons Implementasi UU Desa dan Launching Desa Membangun Melalui Gerakan Linida (Lumbung Informasi dan Inovasi Daerah), di Hotel Dewi Ratih, Selasa (24/3). Kegiatan digelar Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat (Laskar) bekerja sama dengan Trancparency International Indonesia (TII). ”Dengan keberadaan UU Desa sebentar lagi akan ada dana besar masuk ke desa-desa. Kalau SDM desa tidak siap, bisa menimbulkan persoalan dalam proses penegakan hukum,” katanya.

Yoyok menjelaskan, pengelolaan dana melalui UU Desa harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, SDM di desa harus benar-benar siap, termasuk kemampuan kades. Dia berharap kegiatan lokakarya itu memberikan peningkatan pengetahuan aparatur desa dalam implementasi program pembangunan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Yoyok mengungkapkan, pemerintah sejak dulu memiliki program membangun terbaik bagi desa. Namun program-program yang ada seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAOP) dengan bantuan modal 100 juta bagi petani banyak yang tidak berjalan dan perkembangnya lambat. Begitu juga dengan program yang lain. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam pengelolaan anggaran setelah adanya UU Desa. Persiapkan Diri Ketua Laskar AS Burhan mengatakan, lokakarya bertujuan meyosialisasikan kebijakan baru tentang UU Desa. Arah dari keberadaan UU Desa, kata dia, harus bisa mendukung kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, aparatur dan warga desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU Desa. ”Antara lain pemahaman regulasi, pergeseran hubungan sosial aparatur dan warga desa, kebijakan anggaran, perencanaan pembangunan, peraturan desa, dan data dasar desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan,” katanya.

Laskar mengenalkan diri sebagai gerakan Linida (Lumbung Informasi dan Inovasi Daerah) untuk mendorong tatakelola dan sinergitas komponen desa, kelembagaan, spirit, ruang belajar serta kerjas ama antarkawasan.

Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah Sunaryo yang menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut mengatakan, sebagai gerakan, dia yakin Linida akan mempercepat ketercapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Batang. ”Dengan catatan, dalam pola gerakannya menggunakan demokrasi kerakyatan, politik antipenindasan dan etika yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Batang,” katanya. (H56-60)

Sumber :Suara Merdeka