Kepada Yth
Rekan-rekan Media
Di Tempat

Polemik dan desas-desus seputar calon-calon yang akan digadang-gadang untuk memegang jabatan Jaksa Agung perlu disikapi secara cermat. Isu yang berkembang saat ini adalah apakah calon Jaksa Agung akan berasal dari kalangan internal (karir) atau dari eksternal (non karir). Koalisi Pemantau Peradilan telah melakukan pemetaan terhadap prestasi rezim Jaksa Agung terdahulu, yang berasal dari kalangan internal dan berkesimpulan bahwa kinerja Jaksa Agung terdahulu memiliki catatan buruk yang berpotensi dan bahkan sudah melemahkan upaya perbaikan sistem hukum dan ancaman bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Peradilan menilai, mengambil Jaksa Agung dari kalangan eksternal adalah suatu opsi yang wajib dipilih oleh Presiden.


Menyikapi  hal ini Koalisi Pemantau Peradilan mengundang kehadiran rekan-rekan jurnalis untuk mengikuti Konferensi Pers  “Tolak Jaksa Agung dari Rezim Hendarman Supandji” pada:

Hari                 : Kamis, 14 Oktober 2010
Jam                  : 13.00-14.00WIB
Tempat           : Sekretariat Transparency International Indonesia
                           Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawabarat, Kebayoran Baru, Jaksel

Demikian undangan peliputan ini. Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.


Jakarta, 13 Oktober  2010

Hormat Kami,

Koalisi Pemantau Peradilan


Koalisi Pemantau Peradilan
Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Transparansi Internasional Indonesia (TI-I), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)